Penyuluhan Hukum Kepada Prajurit, Pns Dan Persit Jajaran Kodim Kaimana Oleh Kumdam XVIII/Kasuari

Kaimana – Bertempat di Aula Kodim 1713 Kaimana Jl Batu Putih KM  01 Kab.Kaimana Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan acara penyuluhan Hukum kepada Prajurit,PNS dan Persit Kodim 1713/Kaimana Oleh Kumdam XVIII Kasuari, Selasa (15/05//2018).

Dengan tema “meningkatkan disiplin dan mentaati hukum dapat mengurangi tingkat pelanggaran disatuan” diwilayah Kab.Kaimana.Provinsi Papua Barat.yang dihadiri kurang lebih 83 orang.

Adapun Team Sosialisasi Kumdam XVIII/Kasuari antara lain Letkol Amir Welong (kepala pelaksana bantuan hukum), Mayor Chk Jhoni Sosang S.H, Sertu Ida Bagus.

turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapten Inf Roby D.Samangun (Pasipers Kodim 1713/Kaimana) mewakili Dandim 1713 Kaimana, Kapten Inf Ignasius Sriadi (Dandramil 03 Teluk Arguni Kodim 1713/Kaimana), Kapten Inf. Yosias Waimbo (Pasiops Kodim 1713/Kaimana), Kapten Inf.Setyono (Dandramil 02 Teluk Etna Kodim 1713/Kaimana), Lettu Hermawan (Pjs Danki Kompi 764 Kasuari), Lettu CPM Aan Budianto (Dan SubDen Pom XVIII/1-3 Kaimana), Letda Inf Herman Sirfefa (Pjs Danramil 04 Buruwai Kodim 1713/Kaimana), Letda Inf Aninam (Danunit intel Kodim 1713/Kaiamana), Persit KCK Cabang XL Kodim 1714/Kaimana.

Hukum adalah sesuatu yang sangat perlu kita ketahui bersama agar dalam pelaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit dan sebagai keluarga prajurit, oleh Karena itu dilaksanakannya kegiatan ini agar kita semua paham dan mengerti secara dalam tentang hukum.

 

Penyuluhan hukum di sosialisasi oleh Letkol Amir Welong (Kepala Pelaksana Bantuan Hukum Kodam XVIII Kasuari) permasalahan yang menonjol antara lain :

  1. THTI, ancaman Damai maksimal 9 bulan perang 1 tahun 4 bulan.
  2. Desersi ancaman pidana Damai 2 tahun 8 bulan, Penjara 8 tahun 6 bulan.
  3. Asusila pelanggaran yang sengaja dan terbuka didepan umum yang berhubungan dengan kesusilaan menyinggung rasa susila orang lain (pasal 281 KUHP).
  4. Pornografi dengan sengaja membuat atau menyiarkan.
  5. Perzinaan pidana penjara pasal 284 KUHP maksimal 9 bulan dan sangsi pecat terhadap KBT.
  6. Mucikari/Germo yang terbukti sebagai penghubung, menyediakan tempat, Homo Seksual, Perbuatan Cabul.
  7. Pemerkosaan pasal 285 KUHP ancaman pidana maksimal 12 tahun.
  8. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan pasal 63 h pp.39/2010 ancaman PTDH.
  9. Pelacuran Pasal 506 KUHP ancaman pidana kurungan maksimal 1 Tahun.
  10. Membawa pergi wanita diluar perkawinan.
  11. KDRT perbuatan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran, pemaksaan dan perampasan dalam Rumah tangga.

Kegiatan Penyuluhan di lanjutkan oleh Mayor Chk. Jhoni Sosang S.H. Pedoman tentang sangsi administrsi bagi Militer dilingkungan TNI-AD yang melakukan pelanggaran (Kep Kasad no.Kep 75/II/2016/1 februari 2016.adapun materi penyuluhan antara lain:

  1. Prinsip Penerapan sanksi Administrasi.
  2. Penggolongan pelanggaran dan jenis Sanksi Administrasi.
  3. Jenis Sanksi Administrasi.
  4. Penerapan sanksi Administrasi Golongan I Perwira.
  5. Penerapan sanksi Administrasi Golongan I Bintara/Tamtama.
  6. Penerapan sanksi Administrasi Golongan II Perwira.
  7. Pengurangan sanksi administrasi.
  8. Prosedur pengajuan pengurangan sanksi administrasi.
  9. Penertiban Lapbangpri.
  10. Penerapan Hukum administrasi.

Mungkin Anda Menyukai

'); var MainContentW = 1000; var LeftBannerW = 100; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }