Pangdam XVIII/Kasuari Sangat Kecewa

Fakfak. kasuari18.tniad.mil.id – “Saya sebagai Pangdam XVIII/Ksr sangat sesalkan dan kecewa dengan kejadian ini,” kata Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, dihadapan para pejabat TNI, Polri, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, dan anggota Forkopimda Kabupaten Fakfak, serta para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, perwakilan dari BUMN dan BUMD, termasuk di dalamnya Ketua Dewan Adat “Mbahammata” Zerzet Gwasgwas.

Ungkapan ini disampaikan Pangdam saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak bersama Gubernur Papua Barat dan Kapolda Papua Barat, yang tergabung dalam Forkopimda Papua Barat, sekaligus tatap muka dengan para tokoh dan elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak, Sabtu (24/8/2019) pagi di Gedung Winder Tuare, Kota Fakfak, Papua Barat.

Sebagai putra daerah Papua, Pangdam Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau berharap para tokoh yang ada di Fakfak turun tangan membantu pemerintah dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Fakfak, agar tidak timbul peristiwa serupa seperti yang sudah terjadi, yaitu unjuk rasa yang berujung tindakan anarkis dan kerusuhan sosial.

“Saya ini orang asli Papua. Saya meminta kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada ade-ade kita, supaya tidak terjadi lagi kejadian yang memalukan ini,” harap Pangdam Kasuari.

Menurut Pangdam, peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu di wilayah Provinsi Papua Barat, termasuk di dalamnya daerah Kabupaten Fakfak, harus diusut tuntas.

“Kejadian ini harus diusut tuntas supaya tidak terjadi lagi. Pimpinan kita pusing memikirkan kesejahteraan masyarakat, karena dana yang sudah teranggarkan akan dialihkan, seperti memperbaiki kantor yang sudah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Mayjen TNI Joppye.

Di sisi lain, Pangdam juga menceritakan bahwa TNI-Polri mempunyai Standar Operasional Prosedur ( Standard Operating Procedure/SOP) untuk menghadapi unjuk rasa dan aksi anarkis massa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di beberapa daerah di Papua Barat, namun tidak digunakan demi melindungi keamanan diri warga masyarakat itu sendiri.

“Kita, TNI-Polri, punya SOP tetapi kalau kita sesuaikan akan menimbulkan korban banyak. Justru itu kita melaksanakan cara persuasif mengatasi masalah supaya tidak menimbulkan korban warga masyarakat,” ujar Pangdam XVIII/Kasuari.

Mungkin Anda Menyukai